Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada 27 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang. Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas.
Https Jdihukum Tangerangkota Go Id Web Download 10d8d8314ad1a78ce2842ffd523b65f3
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan tentang hibah dan bansos terbaru. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang. Informasi Bimtek Nasional Bimtek Hibah dan Bansos Bantuan Sosial.
Bimtek Sosialisasi Permendagri Terbaru Tentang Dana Hibah dan bansos Untuk mengatasi permasalahan adanya pemberian hibah dan bantuan sosial berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dana yang bersumber dari APBDMaka pada tanggal 21 Mei 2012 ditetapkan Peraturan baru Permendagri No 39 Tahun 2012 atas perubahan. 992019 Perubahan Kelima Permendagri No. TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191PMK05 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. 322011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.
Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan. Ketentuan Terkait Hibah dan Bantuan Sosial Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut. NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
Menurut dia peraturan mengenai dana hibah dan bansos telah dicabut. Mengatakan regulasi yang mengatur bansos dan hibah sangat longgar. No23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 282 Ayat 1 yang menetapkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri TENTANG Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 32 BN2011NO450 kemendagrigoid. 4 Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 20tentang 12 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan.
Bimtek Dana Hibah dan Bansos ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang prosedur penyaluran bantuan hibah dan bansos karena masih banyak OPD terkait pengelola dana hibah dan bansos yang tidak mengetahui peraturan yang sebenarnya yang akhirnya berdampak kepada banyaknya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK kepada. Bahwa guna menyempurnakan proses penatausahaan dan pengurusan Hibah sesuai dengan perkembangan. Padahal syarat bansos dan hibah itu bisa.
Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Entitas Pemerintah Pusat Nomor 99 Tahun 2019 Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan Tanggal 25 November 2019 Diundangkan Tanggal. Melalui Sistem Hibah Bansos yang transparan dan akuntabel mari kita ciptakan keadilan sosial bagi warga Jakarta. Info Unduhan Terbaru.
Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia. Termasuk dana hibah dan bansos yang kami fungsikan kembali kata Tjahyo di Kantor Gubernur Bali Selasa 12 April 2016. Batasan yang ka- bur dan tak adanya aturan limitasi anggaran membuat proporsinya selalu meningkat seti- ap Di beberapa provinsi total dan ban- sos dan hibah mencapai Rp 14 triliun bah- kan mencapai 40 persen dari APBD.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bimtek Hibah dan Bansos Terbaru. Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial BANSOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permandagri Nomor 39 Tahun 2012 telah memberikan tolak ukur yang jelas dan kreteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah.
Http Jdih Karanganyarkab Go Id Admin Pdf 500 509 Pdf
Http Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 20022019115303 01 Kepgub 209 Tahun 2019 Pemberian Hibah Bansos Dan Bankeu Apbd 2019 Pdf
Http Jdih Batangkab Go Id Upload Signed Peraturan Bupati 68 2020 Pdf
Https Jdih Padang Go Id Po Content Uploads Pw 16 Tahun 2020 Pdf
Http Sabakota Tangerangkota Go Id Assets Media Peraturan 23b02c8c017ba11fc4a47b7183faa806 Pdf
Pdf Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
Penyaluran Hibah Dan Bansos Harus Sesuai Peraturan
Https Banten Bpk Go Id Wp Content Uploads 2019 05 Tulisan Hukum Rev Mas Adi Ke 2 Mekanisme Pemberian Hibah Bansos Yang Bersumber Dari Apbd Pasca Permen 13 2018 Upload Web Pdf
Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 20157
Http Jdih Kukarkab Go Id Storage Peraturan 2019 01 07 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kukar1 Pdf
Pergub Nomor 3 Tahun 2019 Jdih Pemerintah Provinsi Bali
Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 01112018110612 Sk Gub Nomor 1594 Tahun 2018 Pdf
Https Jdih Surabaya Go Id Pdfdoc 3642 Perwali 45 2019 Pdf
Https Banten Bpk Go Id Wp Content Uploads 2019 03 Permendagri No 13 2018 Pdf
Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 10112017110106 Mendagri2011 32 Pdf Pdf
Http Eproposalrr Bnpb Go Id Publikasi Download 66
Https Kominfo Magetan Go Id Sites Default Files 2018 09 Perbup 20nomor 2007 20tahun 202015 20tentang 20tata 20cara 20penganggaran 2c 20pelaksanaan 20dan 20 20 28hibah 20bansos 29 Pdf
Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 117152 Pergub 20nomor 20056 20thn 202019 20ttng 20hibah 20 26 20 20bansos 20pmdn 20123 2018 20 20revisi 20akhir Pdf
Http Jdih Badungkab Go Id Produk Hukum Download 1387
0 Komentar